UUD 45 sebagai Dasar Hukum Tertulis

Berikut.id – UUD 45 sebagai Dasar Hukum Tertulis. Teman, dalam sebuah keluarga pasti terdapat aturan-aturan yang diterapkan yang bertujuan untuk membuat kehidupan keluarga menjadi tertib dan damai. Aturan-aturan yang dibuat dapat berupa aturan untuk beribadah, aturan dalam berbicara satu sama lain, aturan menjaga kebersihan, aturan untuk saling membantu, dan sebagainya

UUD 45 sebagai Dasar Hukum Tertulis

Di lingkungan sekolah juga selalu terdapat beberapa yang harus dipatuhi. Di antaranya adalah aturan seragam, aturan untuk mengikuti pelajaran di sekolah, aturan untuk menghormati guru dan para petugas di sekolah, serta banyak aturan lainnya. Antara satu aturan dengan aturan lain tidak boleh bertentangan karena akan menimbulkan kebingungan pada siswa.

Di masyarakat, norma atau aturannya lebih banyak lagi karena lebih banyak urusan yang perlu diatur. Ada aturan tentang mengelola sampah warga, aturan untuk menjaga keamanan lingkungan, aturan untuk mencegah penyebaran nyamuk guna menghindari wabah penyakit, dan sebagainya.

Di rumah, di sekolah, serta di masyarakat terdapat banyak aturan. Maka di dalam sebuah negara tentu terdapat lebih banyak norma atau aturan karena urusan yang perlu diatur lebih banyak. Aturan negara biasa disebut hukum yang wujudnya antara lain berupa undang-undang. Undang-undang adalah hukum tertulis dalam sebuah negara.

1. Perlunya Dasar Hukum Tertulis

Kalian tentu menyadari betapa banyak aturan yang dimiliki oleh negara untuk mengatur masyarakatnya. Baik aturan itu berupa undang-undang maupun aturan lainnya. Semua aturan atau hukum itu tidak boleh bertentangan. Hal tersebut diperlukan agar hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat menjadi jelas.

Agar hukum tidak bertentangan, maka perlu adanya dasar hukum tertulis. Semua undang-undang atau aturan di dalam negara perlu bersumber pada dasar hukum tertulis. Ibarat pohon besar, dasar hukum tertulis adalah batang utama pohon tersebut. Adapun undang-undang serta peraturan-peraturan di dalam negara adalah seperti batang dan rantingnya.

Tanpa dasar hukum tertulis, undang-undang serta ketentuan-ketentuan dapat bertentangsn antara yang satu dengan yang lainnya. Bila hal itu terjadi akan membingungkan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban. Karena itu, setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis.

 

2. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis

Seperti telah disebutkan sebelumnya, setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis agar dapat membuat berbagai undang-undang serta aturan lain yang benar-benar baik. Dasar hukum tertulis itu perlu dibangun di atas dasar negara yang telah ditetapkan. Di Indonesia, dasar negaranya adalah Pancasila.

Maka di tahun 1945 para pemimpin bangsa pun menyusun dasar hukum tertulis tersebut berdasarkan Pancasila. Dasar hukum tertulis yang disusun adalah berupa Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kalau seluruh norma hukum di Indonesia diumpamakan seperti pohon besar, maka UUD NRI Tahun 1945 merupakan batangnya. UUD NRI Tahun 1945 inilah dasar hukum tertulis dan menjadi dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia.

Nah teman, jadi agar hukum tidak bertentangan, maka perlu adanya dasar hukum tertulis. Semua undang-undang atau aturan di dalam negara perlu bersumber pada dasar hukum tertulis dan UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar hukum tertulis dan menjadi dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia.

Semoga bermanfaat..